Hegemoni ‘kekuasaan’ Negara

Dalam kehidupan sehari-hari, negara adalah sebuah realitas politik yang nyaris diterima sebagai suatu pemberian. Kecenderungan ini terjadi karena negara yang diketahui dan dialami setiap hari itu seakan berada di luar kesadaran manusia. Pada tingkat individual, negara baru dirasakan keberadaannya manakala ia berbenturan dengan kekuasaan. Ada sebuah realitas kekuasaan di luar dirinya, yang berada pada atmosfer publik, namun cukup berpengaruh terhadap kehidupannya sehari-hari. Dari kekuasaan dan legitimasi dalam wacana politik, kenyataan itu kita sebut sebagai realitas kekuasaan negara dalam masyarakat. Pada makalah ini, kami berusaha untuk memberikan pemaparan mengenai konsep hegemoni yang sangat berkaitan erat dengan kondisi kekuasaan negara.

Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno, ‘eugemonia’. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah) saja. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense).

ANTONIO GRAMSCI

Antonio Gramsci atau yang sering dikenal dengan Gramsci adalah seorang penganut Marxisme dari Italia. Gramsci (1891-1937) merupakan tokoh yang terkenal dengan analisa hegemoninya. Analisa Gramsci merupakan usaha perbaikan terhadap konsep determinisme ekonomi dan dialektika sejarah milik Karl Marx.

Menurut Gramsci, unsur paling esensial dari filsafat paling modern tentang praksis (hubungan antara pemikiran dan tindakan) adalah konsep filsafat sejarah tentang hegemoni. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa.

Berikut ini perjalanan karier Gramsci.

-       Tahun 1916 bekerja sebagai wartawan.

-       Tahun 1921 menjadi anggota partai komunis Italia yang baru dibentuk dan ia terpilih sebagai pemimpinnya.

-       Tahun 1924 kembali ke Moskow.

-       Tahun 1926 dipenjarakan oleh Musholini.

-       Setelah itu, Gramsci dipenjara sepanjang hidupnya.

Karya Antonio Gramsci adalah sebagai berikut.

1)      Selection from Prison Notebooks (1971)

Tulisannya dibuat ketika ia dipenjara, karyanya telah diterbitkan dalam bahasa Inggris. Gramsci menulis karya ini ketika ia berada dalam masa-masa sulit akibat sensor penjara.

2)      Journalistic Variety

Merupakan karya yang berbentuk variasi jurnalistik. Tulisan-tulisan ini dibuat sebelum ia dipenjarakan dan ketika Gramsci ikut serta dalam pendudukan oleh para pekerja terhadap pabrik-pabrik di Turin pada akhir 1920.

Ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni merosot (decadent), dan hegemoni yang minimum. Ketiga tingkatan hegemoni menurut Gramsci itu diungkapkan Femia lebih lanjut (dikutip dalam Hendarto, 1993; 82-84).

Pertama, hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis.

Kedua, hegemoni yang merosot (decadent hegemony). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat yang menunjukkan adanya potensi disintegrasi. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi “dibawah permukaan kenyataan sosial”. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, namun “mentalitas” massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut decadent hegemony.

Ketiga, hegemoni minimum (minimal hegemony). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan “negara baru” yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis itu.

Menurut Gramsci, hegemoni tidak akan tercapai oleh tindakan-tindakan korporasi ekonomi yang sempit dari orang-orang yang berkuasa pada sistem tersebut. Identitas etnis sebagian dibentuk oleh para pemimpin religius, yang membantu menciptakan kelompok-kelompok etnis religius yang dapat berpikir dan merasa bahwa mereka terpisah dari kelompok-kelompok lain dalam wilayah negara yang sama. Juga terdapat unsur sekuler dalam konstruksi identitas seperti itu, yang sering diungkapkan dari tarian, adat istiadat, sastra dan lain sebagainya.

Kepemimpinan hegemoni harus mencakup tindakan mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa. Hal itu pun mencakup suatu dimensi emosional, karena para pemimpin politik yang berusaha mencapai kepemimpinan hegemoni harus memperhatikan sentimen-sentimen dari masyarakat bangsa dan tidak boleh tampak sebagai makhluk asing yang terpisah dari massa.

LENIN

Dalam konteks pembentukan hegemoni, Lenin membahas berbagai masalah tentang pendidikan politik bagi para pekerja. Menurut Lenin, kesadaran serikat pekerja dapat lebih maju daripada keadaan diperbudak oleh ideologi borjuis. Lenin berharap negara akan mati, tetapi hal ini tidak segera terjadi setelah adanya revolusi Rusia. Ia berharap bahwa revolusi akan pecah di Jerman dan di tempat-tempat lain di Eropa setelah perang dunia berakhir.

Kemajuan yang dicapai oleh Lenin dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang gagasan hegemoni adalah menekankan pada peran kepemimpinan teoretis. Lenin juga menyatakan bahwa peran pejuang barisan depan hanya dapat dipenuhi oleh suatu partai yang dibimbing oleh teori yang paling maju.

Lenin melihat negara sebagai instrumen aturan kelas. Negara adalah produk dan manifestasi dari tidak dapat direkonsiliasikannya antagonisme-antagonisme kelas.

Gagasan Laten Hegemoni menurut KARL MARX

Marx telah mengalami dampak regresif dari adanya penyensoran negara Prussia selama pekerjaannya sebagai seorang wartawan dan editor di majalah Jerman Rheinische Zeitung yang mendapat larangan untuk terbit oleh badan sensor Prussia. Hal ini menyebabkan Marx pindah ke Paris pada tahun 1843.

Menurut pandangan penganut Marxisme Athusserian, problematika hegemoni Gramsci dilihat bersih dari makalah-makalah yang bersifat non-ilmiah humanistis yang dipengaruhi hegellian yang dibuat oleh Marx Muda.

Komentar-komentar Marx tentang negara dipahami oleh sebagian besar Marxis secara instrumen, berdasarkan pembedaan mekanistis dan ekonomistis antara landasan ekonomi dan superstruktur ideologis. Negara hanya dilihat sebagai kepanjangan tantangan dari aturan kelas, bukan sebagai suatu wilayah yang otonom atau relatif otonom, seperti yang diindikasikan oleh seorang penulis Prancis, C. Bucis Glucksmann.

Ilmu yang dikembangkan oleh Marx baru berkembang setelah ia membuat pemutusan epistimologis dengan filsafat Hegel dan ekonomi politik Adam Smith dan para ekonom lain. Bentuk teori sosial yang menjadi fokus perhatian ini yaitu berpusat di sekitar ide hegemoni, tidak berusaha untuk menjadi “ilmiah” seperti halnya yang dilakukan Althusser dimasa jayanya. Sebaliknya, bentuk baru Marxisme tersebut berusaha mengembangkan teori sosial untuk analisis dan pemahaman terhadap berbagai bentuk kontemporer kapitalisme modern dengan kiteria penilaian yang lebih menekankan pada relevansi filosofis, kepemimpinan moral dan politik dari aspek “ilmiah” murni yang terdapat pada perkembangan-perkembangan konseptualnya.

Tulisan Marx yang spesifik dalam perkembangan sentralis hegemoni Marxisme Gramscian adalah The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852, edisi ke-dua) dan The Class Struggle in France (1848-1850) yang nampaknya memiliki peran sentral.

Bagi Marx, dalam kedua teks tersebut, sosok Napoleon Bonaparte tidak mewakili kepentingan kaum borjuis secara langsung, tetapi mewakili kepentingan sejumlah besar para kaum petani konservatif. Pengikut Napoleon telah mengklaim bahwa mereka berada di atas kepentingan kelas dan mewakili kepentingan “bangsa”. Namun birokrasi negara yang dibentuk oleh pengikut Napoleon, berdasarkan pajak terhadap para petani berpenghasilan kecil dan melayani berbagai kepentingan kapitalis. Birokrasi tersebut memberikan pekerjaan terhadap populasi yang berlebih, mengembangkan represi-represi koersif kepada bagian-bagian tertentu dari populasi, dan membentuk kekuasaan eksekutif negara tanpa campur tangan parlemen. Dengan demikian, wajah politik dapat dilihat sebagai relatif otonom, tetapi tetap terkait dengan kepentingan ekonomi para kapitalis.

Dalam buku The Eighteen Brumaire, Marx membedakan gagasan masyarakat sipil dalam teks: “Negara terlibat, mengontrol, mengatur dan mengelola masyarakat sipil dari berbagai ekspresinya yang mencakup semua bentuk eksistensinya yang paling umum sampai pada kehidupan pribadi individu-individu”.

Dalam dalil ini negara bertindak secara totaliter terhadap masyarakat sipil. Namun, secara konseptual keduanya terpisah sebelum negara mendominasi.

Pembentukan Hegemoni

Gagasan tentang hegemoni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1885 oleh para Marxis Rusia, terutama oleh Plekhanov pada tahun 1883-1984. Gagasan tersebut telah dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkan Tsarisme. Istilah “tsarisme” menunjukkan kepemimpinan hegemoni yang harus dibentuk oleh kaum proletar dan wakil-wakil politiknya, dan dalam suatu aliansi dengan kelompok-kelompok lain, termasuk beberapa kritikus borjuis, petani dan intelektual yang berusaha mengakhiri negara Tsaris.

Agar kaum buruh dapat menciptakan hegemoninya, Gramsci memberikan 2 cara, yaitu melalui  “war of position” (perang posisi) dan “war of movement” (perang pergerakan). Perang pergerakan yaitu perang dalam suatu masyarakat dengan berbagai institusi dan organisasi yang memiliki tingkat perkembangan rendah di dalam ”masyarakat sipil” di negara Eropa Timur (terutama di Inggris dan Prancis). Sedangkan, perang posisi dilakukan dengan cara memperoleh dukungan melalui propaganda media massa, membangun aliansi strategis dengan barisan sakit hati dan pendidikan pembebasan melalui sekolah-sekolah yang meningkatkan kesadaran diri dan sosial. Tujuan dari perang posisi adalah mencapai hegemoni bagi kaum proletar dalam masyarakat sipil sebelum terjadi perebutan kekuasaan negara oleh partai komunis.

Karakteristik dari Perang Pergerakan antara lain:

  1. Perjuangan panjang,
  2. Mengutamakan perjuangan dalam sistem dan diarahkan kepada dominasi budaya,
  3. Ideologi perang pergerakan dilakukan dengan serangan langsung (frontal), tentunya dengan dukungan massa, dan
  4. Perang pergerakan bisa dilakukan setelah perang posisi dilakukan, namun bisa juga tidak.

Gramsci mengeluarkan argumen bahwa kegagalan kaum buruh dalam melakukan revolusi disebabkan oleh ideologi, nilai, kesadaran diri dan organisasi kaum buruh yang tenggelam oleh hegemoni kaum penguasa (borjuis). Hegemoni ini terjadi atau dibentuk melalui media massa, sekolah-sekolah, bahkan melalui khotbah atau dakwah kaum religius, yang melakukan indoktrinasi sehingga menimbulkan kesadaran baru bagi kaum buruh. Akibatnya, daripada melakukan revolusi, mereka (kaum buruh) malah berpikir untuk meningkatkan statusnya ke kelas menengah, mampu mengikuti budaya populer, dan meniru perilaku atau gaya hidup kelas borjuis. Ini semua tidak lain hanyalah ilusi yang diciptakan kaum penguasa agar kaum yang didominasi kehilangan ideologi serta jati dirinya sebagai manusia merdeka.

Konsep Hegemoni

Terdapat tiga istilah berbeda dalam formasi yang membentuk landasan konsep hegemoni, yaitu perekonomian, negara, dan masyarakat sipil. “Perekonomian” merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dominan produksi dalam suatu wilayah pada suatu waktu. Perekonomian ini terdiri dari sarana teknis produksi dan hubungan-hubungan sosial produksi yang dibangun berdasarkan suatu pembedaan dalam kelas-kelas yang dikaitkan dengan kepemilikan sarana produksi, baik sebagai pemilik substansial atau sebagai orang yang dipekerjakan dalam organisasi yang berkaitan dengan produksi.

Negara” terdiri atas sarana kekerasan (polisi dan militer) dan suatu wilayah tertentu, bersama dengan berbagai birokrasi yang didanai oleh Negara (pamong praja atau lembaga pemerintah, berbagai lembaga hukum, kesejahteraan dan pendidikan).

Masyarakat sipil” dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan diantaranya bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan dan kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara, serta keterkaitannya dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Dari definisi ini masyarakt sipil berwujud dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Sementara, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan merupakan wujud dari kelembagaan masyarakat sipil.

Konsep hegemoni dikemukakan oleh Gramsci. Ia menggunakan atau memakai konsep hegemoni untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat kapitalis modern diorganisasikan pada masa lalu dan masa kini. Terdapat semacam kebingungan disini tentang konsep-konsep yang dilibatkan, karena Gramsci tampaknya terlebih dahulu membedakan konsep negara dengan masyarakat sipil. Negara didefinisikan sebagai sumber kekuasaan koersif dalam suatu masyarakat,  sementara masyarakat sipil didefinisikan sebagai lokasi kepemimpinan hegemoni. Gramsci kemudian menghubungkan kedua konsep ini untuk mendefinisikan apa yang dia sebut sebagai ‘negara integral’ sebagai kombinasi hegemoni yang dilengkapi dengan kekuasaan koersif.

Negara integral adalah masyarakat politik plus masyarakat sipil, dengan kata lain hegemoni dilindungi oleh kekuatan koersif. Negara integral, seperti yang dikonseptualisasikan oleh Gramsci, memilki dua aspek, yaitu: (1) sarana pemaksaan (polisi dan militer), dan (2) sarana untuk membentuk kepemimpinan hegemoni dalam masyarakat sipil (pendidikan, penerbitan, penyiaran dan bioskop). R. Simon telah menunjukkan bahwa Gramsci berusaha memperlihatkan bahwa ‘hubungan sosial dalam masyarakat sipil adalah hubungan kekuasaan, tepat seperti halnya hubungan keorsif dalam negara (meskipun dengan cara yang berbeda)’.

Konsep “negara integral” dibedakan dengan konsep totalitarianisme, yaitu:

  • Tidak terdapat unsur kesepakatan sukarela dalam totalitarianisme seperti yang terdapat dalam suatu negara integral.
  • Dalam negara integral, kesepakatan tentang tujuan-tujuan dasar didasarkan pada seperangkat gagasan dan nilai, suatu falsafah bersama yang dimiliki oleh sebagian besar orang berdasarkan persetujuan yang aktif dan diberikan secara bebas.
  • Dalam suatu negara integral, persetujuan tidak dimanipulasi dan tidak dihasilkan oleh ketakutan terhadap kekuatan koersif, negara tidak berfungsi dengan institusi-institusi masyarakat sipil.
  • Suatu negara integral tidak akan memenjarakan lawan-lawan yang berargumen menentangnya.

Konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci untuk sebagian masyarakat dari kelas-kelas yang tidak mengeksploitasi hendaknya memberikan persetujuan pada filsafat praksis (philosophy of praxis), sebuah istilah Gramsci untuk Marxisme. Hal ini sebagai bentuk pemahaman dan tidak melalui berbagai proses manipulasi atau pun pembebanan oleh elite partai.

Orisinalitas konsep Gramsci tentang hegemoni terutama berasal dari keterpisahannya dari pendekatan marxisme yang dogmatis, suatu pendekatan yang melihat Marxisme hanya sebagai suatu teori tentang kelas-kelas yang ditentukan secara ekonomi dan tindakan-tindakan mereka. Sementara, menurut Gramsci, usaha kelompok dogmatis untuk mengubah Marxisme menjadi suatu skema ilmiah yang mekanistis, deterministis dan positivistis menyebabkan suatu penekanan yang berlebihan terhadap bidang ekonomi dan analisis kelas yang diderivasi dalam bidang tersebut yang berkaitan dengan “hubungan dengan sarana produksi”.

Bentuk Marxisme ini mengasumsikan bahwa begitu perubahan dalam kepemilikan sarana ekonomi bagi produksi, distribusi dan pertukaran telah tercapai, tidak akan ada lagi hambatan-hambatan yang berat bagi suatu masyarakat yang benar-benar demokratis dan bebas. Namun menurut Gramsci asumsi ini keliru, karena hal itu mengabaikan bidang-bidang pokok lainnya dalam masyarakat, yaitu negara dan lembaga-lembaga masyarakat.

Gramsci berusaha menekankan aspek politik dari Marxisme. Sikap ini bermaksud untuk menentang bidang ekonomi atau kelas-kelas ekonomi, tetapi memasukkan negara dan masyarakat sipil sebagai wilayah-wilayah yang didalamnyalah kekuasaan diterapkan dan hakikat dibentuk. Suatu konsep sentral dalam hal perjuangan untuk mendapatkan hegemoni adalah konsep bangsa, sehingga hegemoni berarti kepemimpinan orang-orang dari semua kelas dalam negara-bangsa tertentu.

Model-model dan Kategori Hegemoni

Tiga model hegemoni menurut Gramsci: 

  1. Model Pertama

Dalam pengertian budaya dan moral, hegemoni dilihat dan diterapkan dalam masyarakat sipil. Negara merupakan lokasi kekuasaan koersif dalam bentuk polisi dan militer dan ekonomi merupakan lokasi dari berbagai bidang pekerjaan, keterkaitan dengan uang tunai dan kontrol moneter.

Anderson menjelaskan permasalahan dalam model ini, yaitu hegemoni benar-benar dijalankan di berbagai negara demokrasi borjuis Barat dalam bentuk demokrasi parlementer. Sebagian besar kelas pekerja percaya bahwa mereka memang memilih para penguasa dengan memberikan suara lewat pemilihan umum.

  1. Model Kedua

Pada model ini, hegemoni dilihat sebagai sesuatu yang dijalankan dalam negara dan juga masyarakat sipil. Gramsci melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan dan hukum memiliki peranan sangat penting dalam menjalankan hegemoni tersebut. Pendidikan dan pembuatan kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang amat penting dalam pembentukan hegemoni di Eropa Barat selama periode awal abad ke dua puluh. Namun, keduanya merupakan aktivitas-aktivitas negara, dan bukan aktivitas-aktivitas masyarakat.

  1. Model Ketiga

Pada model ini, tidak ada pembedaan antara negara dan masyarakat sipil, karena Gramsci kadang-kadang mendefinisikan negara sebagai “masyarakat politik” dan “masyarakat sipil”. Seperti dalam kutipan: negara tidak hanya dipahami sebagai aparat pemerintah, tetapi juga sebagai aparat “swasta” dari “hegemoni” atau masyarakat sipil.

Selain ketiga model di atas, Gramsci juga menyebutkan tiga tipe atau kategori yang ia sebut pula sebagai hegemoni. Ketiga kategori tersebut meliputi:

  1. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia tidak menyesuaikannya. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan.
  2. Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak ter-refleksikan dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak.
  3. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.

Berkaitan dengan semua penjelasan di atas, pengaruh konsep Gramsci ini kemudian cukup berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial. Terutama setelah karyanya mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris. Konsep hegemoni ini kemudian dipakai oleh banyak kalangan intelektual dan bahkan diadopsi oleh partai-partai Marxis di Eropa secara umum dalam bentuk Eurocommunism.

Namun, kadangkala, konsep ini juga mengundang perdebatan. Misalnya saja, hegemoni sering dipakai oleh banyak kalangan intelektual, sosial dan budaya untuk mengkritik realitas masyarakat. Seringkali ditemukan konsepsi hegemoni ini dilepaskan dari konteks historis kelahirannya di Italia, dan jauh seperti apa yang dimaksud oleh Gramsci.

Untuk realitas politik Indonesia sendiri, acapkali kita menyaksikan teori Gramsci diadaptasi baik untuk menjelaskan secara kritis fenomena dominasi ideologi yang diproduksi oleh Negara Orde Baru dan masa setelahnya (era reformasi) untuk melegitimasi kekuasaan atas politik, sosial dan budaya, maupun sebagai pola strategi perubahan sosial yang dilancarkan oleh kelompok politik pinggiran maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang berhaluan transformatif. Namun, sayangnya, teori ini justru sering mengalami reduksi, karena pola strategi dan taktik yang dilakukan sering mengalami jalan buntu, karena ia tidak berdasarkan kondisi objektif Indonesia, dimana alur problem kelas sosial serta kontradiksinya berbeda dengan kondisi Italia dan negara-negara Eropa lainnya.

Di Indonesia, dapatlah dikatakan, fenomena kekuasaan di negeri ini tidaklah dalam bentuk hegemoni Gramscian, dimana masyarakat memberikan persetujuannya kepada penguasa untuk berkuasa. Idealnya, dalam konsepsi Gramscian, penguasa memenangkan hegemoni total, tanpa harus menggunakan kekerasan.

Akan tetapi, yang terjadi saat ini, karena pluralitas masyarakat di Indonesia, penguasa sangat sedikit mendapatkan persetujuan total (atau hegemoni total tanpa dominasi atas masyarakat). Negara Orde Baru justru lebih mengedepankan dominasi, yang berarti penggunaan aparatus koersif untuk penegakkan hegemoni. Ini dapat terbaca melalui pola tindakan yang diambil terhadap masyarakat apabila mereka melakukan oposisi politik secara terbuka. Para buruh, mahasiswa dan intelektual lebih sering berhadapan secara frontal dengan aparat kekerasan negara seperti militer, polisi dan penjara dalam setiap kali menyuarakan pendapat yang beroposisi dengan hegemoni politik penguasa.

Jadi, sesungguhnya yang terjadi adalah dominasi politik yang besar oleh negara terhadap masyarakat sipil. Setidaknya, fakta-fakta perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap negara menegaskan kembali hal itu. Berbagai protes dan huru-hara sosial semakin hari semakin menajam, bahkan sampai pada lapisan bawah. Misalnya protes para buruh yang terus bergemuruh dari hari ke hari. Semua itu menunjukkan bahwa ada hegemoni yang tak sampai, atau gagal menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Besarnya tingkat perlawanan masyarakat ini, yang berarti merosotnya hegemoni dalam makna persetujuan total terhadap kekuasaan kelompok dominan, kemudian dijawab oleh penguasa dengan menjalankan dominasi. Dominasi, dalam perspektif Gramscian, adalah menegaskan kembali hakikat Negara sebagai alat kekerasan untuk menjaga kekuasaan kelas dominan.

Penonjolan aparatus koersif dari Negara, dengan sendirinya akan mengedepankan kekuatan militaristik untuk menangani persoalan-persoalan politik. Dalam sistem seperti ini, supremasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik menjadi terancam, dan akan membangun sebuah rezim kekuasaan yang otoriter serta penuh dengan kekerasan dalam setiap penyelesaian konflik politik. Kondisi seperti ini tentu menjadi problem besar dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui kehidupan politik yang demokratis dan beradab. Suatu transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis kelihatannya menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kesimpulan

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno, ‘eugemonia’. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense). Tokoh-tokoh dalam hegemoni yaitu Antonio Gramsi dan Lenin. Analisa Gramsci merupakan usaha perbaikan terhadap konsep determinisme ekonomi dan dialektika sejarah milik Karl Marx. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa. Sementara, kemajuan yang dicapai oleh Lenin dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang gagasan hegemoni adalah menekankan pada peran kepemimpinan teoretis.

Agar kaum buruh dapat menciptakan hegemoninya, Gramsci memberikan 2 cara, yaitu melalui  “war of position” (perang posisi) dan “war of movement” (perang pergerakan). Berkaitan dengan konsep, terdapat tiga istilah berbeda dalam formasi yang membentuk landasan konsep hegemoni, yaitu perekonomian, negara, dan masyarakat sipil. Selain itu, hegemoni juga memiliki tiga model, yaitu (1) dalam pengertian budaya dan moral, hegemoni dilihat dan diterapkan dalam masyarakat sipil, (2) hegemoni dilihat sebagai sesuatu yang dijalankan dalam negara dan juga masyarakat sipil, dan (3) tidak ada pembedaan antara negara dan masyarakat sipil. Di Indonesia, dapatlah dikatakan, fenomena kekuasaan di negeri ini tidaklah dalam bentuk hegemoni Gramscian, dimana masyarakat memberikan persetujuannya kepada penguasa untuk berkuasa. Idealnya, dalam konsepsi Gramscian, penguasa memenangkan hegemoni total, tanpa harus menggunakan kekerasan.

Referensi

Patria, Nezar dan Andi Arief. 1999. ANTONIO GRAMSCI, NEGARA DAN HEGEMONI.     Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
http://sosiologibudaya.wordpress.com/2011/04/13/hegemoni/, diakses pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 11.16 WIB
http://sosiologibudaya.wordpress.com/2011/04/17/hegemoni-2/, diakses pada tanggal 21 Maret 2012 pukul 11.17
 
Disusun oleh: Riska, Arif, Riza & Rina Herliza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s